SEMINAR NASIONAL KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
Bekerjasama untuk Meningkatkan Keselamatan Perkeretaapian Nasional

31 Maret 2011
Hotel Borobudur, Jakarta

Tujuan Seminar Nasional Keselamatan Perkeretaapian

1. Mempertemukan semua pemangku kepentingan perkeretaapian untuk secara bersama-sama mendiskusikan dan menyepakati berbagai masukan mengenai strategi dan kebijakan dalam meningkatkan keselamatan perkeretaapian.
2. Meningkatkan pemahaman peserta seminar mengenai pentingnya sistem keselamatan perkeretaapian yang aman dalam mengembangkan jaringan transportasi perekeretaapian yang berkesinambungan untuk mendukung perkembangan sosial dan ekonomi.
3. Mensosialisasikan Rencana Keselamatan Operasional PT KAI untuk mengimplementasikan Program Sistem Manajemen Keselamatan.
4. Mensosialisasikan Program Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
5. Memberikan gambaran bagaimana industri perkeretaapian di Indonesia dapat mengambil manfaat dari badan industri perkeretaapian internasional dan juga Australasian Railway Association yang telah berkontribusi terhadap pengembangan standar nasional perkeretaapian di Australia dan melakukan pendekatan terhadap pembuatan undang-undang melalui kerjasama dan harmonisasi – “Co-Regulatory Approach”.
6. Meningkatkan pemahaman atas pentingnya struktur kelembagaan serta peran dan tanggungjawabnya dalam manajemen keselamatan perkeretaapian.
7. Menjelaskan konsep dan manfaat dari Integrated Safety & Security Management System (ISSMS) berikut struktur dan elemen pembentuknya, berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh oleh Australia, termasuk peran Australasian Railway Association (ARA), dan Australasian Railway Safety Standars Board (RISSB) - "Industry Leading Development of Operational Standards"

Peserta Yang Diharapkan Hadir

1. Pemangku Kepentingkan Perkeretaapian Nasional:
   • Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
   • Menteri Perhubungan
   • Menteri Keuangan
   • Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
   • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
3. Masyarakat Transportasi Indonesia (Perkeretaapian)
4. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait
5. Industri terkait
6. Perwakilan Akademisi
7. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Susunan Acara / Agenda